Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Sumatera Utara, Jhonny Allen Marbun (F-PD) menyayangkan kurang terserapnya  anggaran kelistrikan  dari APBN oleh PLN. Sementara kondisi di lapangan, beberapa  pembangkit tidak optimal karena kurangnya pemeliharaan. 

Hal tersebut disampaikan Jhonny Allen saat pertemuan Tim Komisi VII dengan GM Pertamina, GM PLN dan BPH Migas di Medan, beberapa waktu lalu. 

Dijelaskan Jhonny Allen, bahwa satu-satunya BUMN  yang mendapatkan APBN setiap tahunnya adalah PLN untuk perbaikan peningkatan kelistrikan di Indonesia.  Untuk tahun 2013  saja hampir Rp 12 Trilyun,  padahal dilihat  dari sisi hukum sebetulnya ini melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. 

“Namun  karena untuk kepentingan kelistrikan kita diamkan. Anggaran ini  langsung dikelola  PLN  yang ditugaskan oleh Dirjen Kelistrikan. Bahkan  sampai kita kasih margin 7% untuk memperbaiki keuangan PLN itu sendiri, untuk hitungannya sendiri sekitar 14 sampai 15 Trilyun,” jelas Jhonny Allen.

Jhonny Allen menyayangkan,  mengapa dari setiap peristiwa demi peristiwa selalu yang terjadi adalah apabila ada masalah baru bertindak, baru membuat langkah-langkah strategis. Padahal dari segi anggaran setiap tahun disamping anggaran dari PLN  itu sendiri ada APBN. Dan anehnya anggaran ini tidak terserap  baik untuk pembangkit maupun untuk jaringan.

“Sebagai contoh,  sekilas tadi yang dipaparkan PLN bahwa kurangnya pemeliharaan pembangkit di Labuan Angin dan Belawan. Bertambah defisit ini ngga masuk, harusnya bukan defisit yang bertambah, mestinya bertambahnya tingkat pelayanan elektrifikasi,” tegas Politisi Daerah Pemilihan Sumatera Utara. 

Menurutnya, ini berbanding terbalik dengan penyediaan anggaran dengan kondisi eksisting. Yang terjadi  malah bertambahnya defisit karena kurangnyna pemeliharaan. Kecuali hal ini terjadi jika  anggarannya tidak ada.

“Apakah dari setiap wilayah yang menyangkut secara nasional tidak memiliki program atau progress report baik itu katakanlah minimal mempertahankan yang sudah ada secara konsisten dan meningkatkan elektirifikasi, ini malah bertambah defisit,” tanya Jhonny Allen.

Di APBNP, kata Jhonny Allen, diperhitungkan anggaran untuk pembangkit tidak akan terserap. Padahal banyak persoalan pembangkit yang sudah tua, sudah menurun dan kurang pemeliharaan. Namun  atas permintaan anggaran daripada PLN menurut Dirjen Migas hampir 500 milyar untuk penambahan jaringan.

“Jadi khususnya untuk Sumatera Utara, karena Sumut bagian dari NKRI bagian dari nasional, sebetulnya apa sih yang menjadi kendala atas penggunaan daripada anggaran yang secara eksisting khususnya dari APBN tidak terserap sementara  persoalan PLN yang disampaikan  tadi adanya persoalan anggaran khususnya persoalan pemeliharaan,” tanya Jhonny Allen.

“Apakah PLN tidak memiliki program jangka pendek  dan menengah di setiap wilayah melihat daripada persoalan kelistrikannya, baik dalam konteks jangka pendek untuk mempertahankan yang sudah ada sekaligus meningkatkan sampai dengan peningkatan elektrifikasi baik dari segi pembangkit maupun dari segi penambahan jaringan,” tanyanya lagi.

Menurut Jhonny Allen, ini mungkin yang lebih konkrit daripada penjelasan-penjelasan, sebetulnya ada masalah tapi seolah-olah tidak ada masalah. Padahal masalah itu diselesaikan bukan setelah masalah ada, harusnya masalah itu tidak boleh timbul kalau ada program-program yang konkrit dengan menggunakan anggaran.

“Ini berbalik-balik, disatu sisi Dirutnya cari anggaran, disisi lain APBN nya tidak terserap. Ini luar biasa PLN ini. Misalnya Sumut,  kemarin permintaannya 125 dikasi 160an karena untuk menyangkut masalah jaringan di daerah Tobasa, Tapanuli dan Kupang,” papar Jhonny Allen.

Untuk soal APBN harusnya bisa mengatasai hal-hal yang sifatnya teknis jangka pendek apabila memiliki program progresif yang betul disetiap wilayah Indonesia. “Kalau memang perlu kita tambah,  tapi bagaimana kita mau tambah kalau setiap tahun anggaran tidak terserap, tahun 2012 saja tidak terserap berapa trilyun misalnya. Saya minta penjelasan antisipasi-antisipasi jangka pendek dari PLN,” katanya. (sc)